Gubernur Sumsel Langsung Surati Kapolda dan Kajati

Palembang,RJ-Usai berdialog dan menerima aspirasi dari para pendemo agar mahasiswa yang ditahan pasca Omnibus Law pada 8 Oktober 2020 lalu bisa dibebaskan, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru langsung memerintahkan Biro Hukum Setda Sumsel membuat surat ke Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. Surat bernomor Nomor 180/3024/II/2020 tanggal 19 November 2020 itu, langsung diantar oleh staf Biro Hukum ke Polda dan Kejati Sumsel, sekitar pukul 14.00 WIB.

Bahkan, para orang tua mahasiswa juga ikut datang ke Kantor Gubernur Sumsel dan mendapatkan salinan surat permohonan penangguhan penahanan itu.

Seorang keluarga mahasiswa yang ditahan mengaku dihubungi oleh BEM UIN untuk datang ke Kantor Gubernur Sumsel. Sampai di Kantor Gubernur, keluarga mahasiswa yang ditahan diminta menunggu di ruang tunggu Gubernur.

Surat tanpa lampiran berlogo Garuda Pancasila itu, berisikan permintaan agar para mahasiswa yang masih ditahan pasca demo 8 Oktober 2020, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan. Bahkan, dalam surat itu juga disebutkan bahwa Gubernur Sumsel bersedia menjadi salah satu penjaminnya.

 Pjs Karo Humas Pemprov Sumsel, Adrullah belum berhasil dikonfirmasi terkait surat tersebut. Begitu juga Karo Hukum Pemprov Sumsel. Namun, seorang staf Biro Hukum mengakui bahwa surat dari Gubernur Sumsel itu sudah dantar ke Polda Sumsel dan Kejati Sumsel. “Surat sudah diantar oleh staf Biro Hukum ke Polda dan Kejati,” ujar ASN Biro Hukum itu. (ise)

Penulis: Ise Kirana

Editor: Asep Loethfi