Kerinci Raih Penghargaan Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM

REPORTASEJAMBI, Kerinci – Menjelang akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci kembali menorehkan prestasi dengan ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai apresiasi kepada kabupaten/kota yang dianggap peduli dan berkomitmen dalam penegakan HAM di wilayahnya. Penentuan ini melalui penilaian terhadap capaian implementasi HAM pada masing-masing kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Mengingat kondisi masih dalam pandemi Covid- 19, penyerahan penghargaan dilakukan serentak di seluruh ibu kota provinsi secara virtual yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72, Senin (14/12). Piagam penghargaan untuk Kabupaten Kerinci diterima oleh Bapak Wakil Bupati Kerinci, Ir Ami Taher di Kantor Kemenkumhan Provinsi Jambi.

Wabup Kerinci, Ami Taher mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya berkat dukungan seluruh OPD beserta seluruh stakeholder terkait atas koordinasi dan kerja samanya sehingga Kabupaten Kerinci kembali mendapat penghargaan predikat Kabupaten Peduli HAM.

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen dari seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menegakan prinsip-prinsip HAM ketika menjalankan program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kerinci. Sehingga diharapkan menjadi motivasi agar ke depannya kita dapat mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM,” ungkapnya.

Kabag Hukum Setda Kerinci, Zufran, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua sektor atas bantuan dan dukungan dengan diraihnya penghargaan Kabupaten yang peduli terhadap HAM Tahun 2019. "Tercapainya penghargaan ini, tak luput dari poin-poin Penilaian menurut Permenkumham nomor 34 Tahun 2016 adalah terpenuhinya 7 kategori yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, Hak atas pekerjaan, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan," ungkapnya.(qhy)

Penulis: Roy Safwa Pratama

Editor: Asep Loethfi