Menpan RB: Jangan Bertele-tele Layani Masyarakat

Palembang,RJ- Mal Pelayanan Publik  yang berlokasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang ex gedung Dekranasda diresmikan Walikota Palembang, Harnojoyo Jum,at (27/11). Pada chat openingnya mengundang Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Tempat yang melayani urusan masyarakat ini diharapkan dapat melayani masyarakat dengan cepat. Mal ini diharapkan mengintegritaskan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang diikat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dengan 28 unit dan 373 layanan. Kedepan diharapkan melayani masyarakat dengan cepat. "Mal ini harus dapat memangkas sistem birokrasi yang selama ini lambat dan bertele tele," paparnya.

Dia menyebutkan, saat ini, per November 2020 tahun ini sedikitnya sudah terdapat 30 Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota-kota besar d Indonesia. Mal Pelayanan Publik (MPP) di kota Palembang menempati urutan terakhir ke 30 setelah Kabupaten Kota Tulang Bawang, Lampung.

Pada sambutannya, Menteri PAN mengharapkan para unsur pimpinan Kapolda, Gubernur dan Walikota untuk bekerja cepat, efektif dan berdayaguna. Pembenahan sistim aparatur Negara, yakni pembangunan sistem manajemen SDM di tahun 2020 hinhga tahun 2024  mewujudkan Indonesia maju. Mulai dari sumber daya manusia terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT,  bahasa Asing, hospitality, entrepreneursip menuju digital talent dan digital leadership sehingga tercapai birokrasi SDM yang berkelas dunia. Hal ini dikemukakan Tjahjo Kumolo kepada Irjend Pol Eko Indra ,MM dan Gubernur H.Herman Deru selaku pemangku pimpinan yang membawahi ribuan aparatur sipil negara.

Kini Menpan telah banyak membuat terobosan penyederhanaan birokrasi guna mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas, birokrasi dan meningkatlan output para birokrat dalam mempercepat pengambilan keputusan, melalukan komunikasi yang fleksibel, lebih menyederhanakan draf review agar tantangan global berupa transformasi digital yang menuntut kerja yang adaptif dan inovatif Birokrasi yang lebih dinamis, angle profesional, efektif dan efisien, dalam pelayanan publik. "Silakan saja bapak Walikota mutasikan camat-camatnya, kepala dinasnya setiap hari juga tidak apa-apa jika meraka bekerja tidak efektif dan akuntable. Bapak Kapolda juga ga papa roling pejabat Dir dan Kapolresnya agar efektif mau setiap hari juga ga papa," imbuhnya.

Dari lima prioritas kerja Kemenpan RB tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang utama adalah Pembangunan SDM, Simplikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi selain diantaranya pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi. "Saat ini bangsa kita menghadapi lima tantangan besar yakni korupsi, Narkoba dan Radikalisme di tengah wabah pandemi covid 19 yang telah meluluh lantakkan segala aspek kehidupan.

Tjahjo Kumolo perintahkan Gubernur, Kapolda, Walikota tidak menunda-nunda urusan atau pelayanan kepada masyarakat terutama bersikap humanis transparan kepada public, terutama kepada insan pers. "Saya bisa sekarang berkat teman-teman pers. Dari dulu sampai sekarang, kalau wartawan mau menemui atau telepon, saya tidak pernah mengelak," ungkapnya. (ise)

Penulis: Ise Kirana

Editor: Asep Loethfi